KOMPAS.com — Malang benar
nasib dua orang ibu ini.
Aswanah (50) dan Asmiah (52)
terpaksa bersabar menunggu
tabungannya cukup untuk
membayar biaya pengobatan
dan uang muka rumah sakit,
sementara penyakit mereka
terus menyiksa.
Dua orang ibu ini mengaku tak
sanggup membayar biaya
pengobatan penyakitnya dan
merasa dipersulit dalam
mendapatkan bantuan dana
dari pemerintah. Kartu jaminan
kesehatan masyarakat
(Jamkesmas) dan surat
keterangan tidak mampu
(SKTM) tak cukup membantu
mereka untuk bebas membayar
biaya pengobatan.
Ketika beraudiensi dengan
pejabat di Kementerian
Kesehatan, Senin (8/2/2010),
Aswanah yang menderita luka
pada matanya akibat
kemasukan benda tumpul itu
mengaku masih harus
membayar setengah biaya dari
yang ditentukan rumah sakit,
yakni sekitar Rp 10 juta.
Padahal, saat itu Aswanah
memegang kartu Jamkesmas
sebagai tanda bebas biaya.
Sebagai istri tukang becak
yang tinggal di Kampung
Merak, Kecamatan Suka Mulya,
Tangerang, jelas-jelas
Aswanah tak mampu jika harus
membayar sejumlah tersebut.
"Duit dari mana sepuluh juta?
Laki aja di Sentiong nge-
becak. Saya bilang (kepada
pihak rumah sakit) mau
kompromi dulu di rumah sama
sodara. Padahal, enggak
punya uang. Lima ratus perak
kalau lagi enggak punya uang
mah enggak punya," kata
Aswanah dengan logat
Bantennya.
Sama halnya dengan Aswanah,
Asmiah terpaksa bersabar
menunggu uang turun dari
langit untuk membiayai
penyakitnya. Terlebih, sebagai
penduduk miskin, Asmiah
ternyata tidak memiliki
Jamkesmas.
Bermodal SKTM, Aswiah
berharap mendapat bantuan
pengobatan dari pemerintah.
Namun, keruwetan birokrasi
memaksanya menyerah
mendapatkan bantuan,
sementara tumor yang
bercokol di perut Asmiah sejak
enam tahun lalu semakin besar
dan menyakitkan.
"Harapan saya, kalau bisa
kepingin sehat saja. Balik lagi
kayak dulu. Sekarang enggak
bisa kerja apa-apa, duduk
enggak kuat," ujar Asmiah,
istri seorang kuli bangunan itu.
Melihat kesulitan kedua ibu itu
mendapat bantuan di kala
sakit, timbullah pertanyaan,
salahkah jika penduduk miskin
sakit? Peneliti Indonesia
Corruption Watch (ICW) Divisi
Monitoring Pelayanan Publik,
Ratna Kusumaningsih,
mengatakan, seharusnya calon
pasien miskin seperti Aswanah
dan Asmiah tidak mendapat
hambatan-hambatan dalam
memperoleh hak sehat.
"Seharusnya tidak menjadi
masalah. Bukan hanya biaya
pengobatannya yang dijamin,
tapi juga biaya pencegahan
penyakitnya," ujar Ratna saat
dihubungi Kompas.com, Senin.
Seharusnya, lanjut Ratna,
penduduk miskin seperti
Aswanah dan Asmiah tak perlu
mengeluarkan biaya untuk
masalah kesehatan. "Kalau
mereka sakit, harus ada
jaminan yang pasti sehingga
biaya-biaya yang mereka
keluarkan untuk pengobatan
bisa dialihkan ke yang lain,"
imbuh Ratna.
Sayangnya harapan itu tak
sesuai dengan kenyataan.
Masih banyak pasien miskin
seperti Aswanah dan Asmiah
yang tidak mendapat jaminan
kesehatan. Jadi, salah siapa?
Tidak ada komentar:
Posting Komentar